Bangun Rumah Dinas Seharga Rp 34 Miliar, Bupati PPU Ditangkap Tangan KPK

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan karena membangun rumah dinas dengan anggaran Rp 34 miliar. Pembangunan rumah dinas tersebut menuai kontroversi karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Dikutip dari kaltim.tribunnews.com, Abdul Gafur mengatakan bahwa mahalnya biaya pembangunan rumah dinas itu karena lokasinya berada di pinggir pantai.

“Jadi anggarannya itu, kalau tidak salah ada Rp 34 miliar. Yang pertama kenapa mahal, tentunya memang posisi landscape, memang di pinggir pantai, jadi ada sedikit penimbunan dan lain-lain,” ujar Abdul.

sumber: kompas.com

Rumah di atas lahan 2 hektare tersebut dibangun di wilayah pesisir, tepatnya di Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Lokasinya langsung mengarah ke Balikpapan dan dekat dengan Jembatan Sesumpu yang terletak di Kelurahan Kampung Baru.

Abdul membeberkan, kontrak senilai Rp 34 miliar terdiri dari bangunan utama Rp 6,1 miliar, bangunan pendukung (pos jaga, tempat parkir, dan ruang ME) Rp 831 juta. Kemudian, jaringan listrik tegangan menengah dan trafo Rp 1,9 miliar, site development (sheet pile, pancang, timbunan, saluran udict, jalan lingkungan, tiang, dan dinding pagar keliling) senilai Rp 22,1 miliar.

Dengan anggaran Rp 34 miliar tersebut, sejatinya dapat membeli sebanyak 39 unit hunian apartemen dekat stasiun kereta dan halte LRT di kawasan Jadebotabek.

dilansir dari: kompas.com

Tinggalkan Balasan