Catat, Ini Persyaratan Sertifikasi Tanah Wakaf

medcom.idJakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)  menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar tanpa terkecuali tanah wakaf dan aset-aset keagamaan. Menteri ATR Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa penyertifikatan tanah-tanah wakaf sudah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

“Ini merupakan perhatian Pak Presiden. Saat ini, kita sudah selesaikan banyak sertifikat tanah-tanah wakaf. Kita berikan hak atas tanah Tuhan ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Februari 2021.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, Kementerian ATR/BPN juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.

sumber: jateng.kemenag.go.id


“Adanya peraturan tersebut, membuat kita dapat melaksanakan pendaftaran tanah-tanah wakaf di daerah-daerah. Contohnya jika tidak ada wakif, kita hanya butuh saksi saja. Tidak ada nazhir, akan ditunjuk nazhir sementara,” ujarnya.
 
Dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 diatur juga persyaratan untuk mendaftarkan tanah wakaf. Pemohon dapat menyertakan beberapa surat antara lain.
 
1. Surat permohonan
2. Surat ukur
3. Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan yang sah
4. Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
5. Surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari KUA
6. Surat pernyataan dari nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.
 
“Semua dokumen tersebut dilengkapi untuk kemudian diproses di kantor pertanahan setempat,” jelasnya.
 
Permen tersebut memang memberikan banyak terobosan dalam pendaftaran tanah wakaf. Hal ini diutarakan oleh Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang, Husaini.
 
“Pertama, yayasan keagamaan dan sosial apakah dapat hak milik, yang dulu hanya yang berhubungan langsung dengan kegiatan keagamaan dan sosial yang mendapat hak milik. Namun, sekarang apabila suatu yayasan menunjang kegiatan sosial maupun keagamaan dapat memperoleh hak milik atas tanahnya,” ungkap Husaini.
 
Terobosan berikutnya adalah dalam kegiatan sertifikasi tanah wakaf, tidak hanya hak milik saja, tetapi status Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) atau statusnya sebagai tanah negara dapat diwakafkan.
 
“Selain itu, adanya Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 menyatakan bahwa untuk tanah-tanah wakaf yang statusnya tidak diketahui, dapat dimohonkan pendaftaran tanahnya untuk diterbitkan sertipikat tanah wakafnya, dengan menunjuk nazhir sementara,” katanya.

Tinggalkan Balasan