Dana Tapera Sudah Disalurkan, Tahap Pertama Akan Biayai 51 Ribu Rumah

RumahComKementerian PUPR dan instansi terkait terus berproses untuk mempercepat operasional BP Tapera. Berbagai aturan yang disusun akan segera membuat BP Tapera operasional dan untuk tahap awal ini akan membiayai sebanyak 51 ribu unit rumah.

Tabungan Perumahan (Tapera) terus berproses untuk segera aplikatif menyalurkan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Badan Pengelola (BP) Tapera telah memastikan dana dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Bapertarum) PNS telah dialihkan ke BP Tapera senilai Rp 10 triliun.

Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto, BP Tapera akan memiliki dua sumber pendanaan yaitu dari dana pengelolaan Bapertarum sebesar Rp 10 triliun yang dikelola Kementerian Keuangan dan dana kas umum negara yang dialihkan ke BP Tapera sebesar Rp 879 miliar.

sumber: rumah.com

“Jadi prosesnya terus  berjalan, likuidasi dari Bapertarum ke Tapera sudah berjalan dan dana senilai Rp 10 triliun berupa deposito dari Kementerian Keuangan telah dialihkan ke Kementerian PUPR untuk diteruskan ke BP Tapera. Kementerian Keuangan juga telah mengalihkan dana di kas umum negara yang sebesar Rp 879 miliar,” ujarnya.

Selain itu, masih ada dana-dana lain dari Kementerian PUPR berupa piutang, deposito, giro, hingga hasil konversi dari aset lainnya yang akan dimasukkan ke dalam pendanaan Tapera. Kementerian PUPR juga telah menyerahkan piutang sebesar Rp 16 miliar yang disertai nama debitur dan detil atas piutang tersebut. Sementara, untuk deposito yang telah dialihkan ke BP Tapera senilai Rp 872 miliar.

Dana-dana lainnya yang diserahkan Kementerian PUPR kepada BP Tapera yaitu giro senilai Rp 80 miliar dan dana hasil dari konversi aset sebesar Rp 1,9 miliar. Semua dana ini akan terus dikumpulkan dan dipupuk dalam kas Tapera untuk segera disalurkan kepada masyarakat untuk pembiayaan perumahannya.

Kementerian PUPR juga terus menyelesaikan proses teknis untuk operasional BP Tapera. Menurut Heri, panggilan akrab Eko Djoeli, setidaknya delapan dari sepuluh peraturan BP Tapera sudah diselesaikan. Misalnya, tata cara penunjukan bank kustodian, tata cara penunjukan manajer investasi, pengelolaan prinsip syariah, penunjukan bank penampung, mitra pembayaran, penunjukan bank penyalur, kepesertaan simpanan tabungan, dan sebagainya.

“Aturan-aturan teknis ini akan terus diselesaikan untuk segera BP Tapera bisa beroperasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk tahap awal ini BP Tapera akan menyalurkan pembiayaan untuk sebanyak 51 ribu unit rumah pada tahun 2021 dan ini sudah diajukan kepada komite untuk bisa direalisasikan,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan