Dianggap Diskriminasi, Ini Alasan Kementerian ATR/BPN Belum Bisa Berikan Sertifikat Warga Keturunan Tionghoa di DIY

JAKARTA, KOMPAS.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya mal-administrasi berupa diskriminasi atas pendaftaran peralihan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Diskriminasi tersebut berupa penolakan permohonan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa di DIY.

Kepala Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring Ratna Sari Dewi mengatakan hal ini dalam Focus Group Discussion (FGD), Selasa (22/06/2021).

“Temuan mal-administrasi berupa diskrimasi pemberian pelayanan dan penyimpangan prosedur, berkenaan penolakan atas permohonan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah diajukan para pelapor (WNI keturunan Tionghoa),” jelas Ratna.

sumber: jogjakartour.com

Meski demikian, Ratna tidak menyebutkan siapa saja yang melaporkan hal tersebut, namun diketahui jumlah pelapor ada empat orang. Sementara itu, ada lima terlapor dalam temuan mal-administrasi diskriminasi atas penolakan permohonan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di DIY.

Mereka di antaranya, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bantul, Kepala Kantah Kabupaten Kulon Progo, dan Kepala Kantah Pertanahan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Kepala Kantah Kabupaten Gunungkidul, serta Kepala Kantah Kabupaten Sleman.

Atas temuan tersebut, Ombudsman memberikan tiga rekomendasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil. Rekomendasi Ombudsman ini tertuang dalam Nomor 0001/RM.03.0213/0052.0079.0087.103-2016/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020.

Ratna mengatakan, rekomendasi ini telah diterima oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian ATR/BPN Provinsi DIY, dan Kantah terkait. Berikut isi rekomendasi tersebut:

  1. Masing-masing Kepala Kantah Kabupaten Bantul, Kepala Kantah Kabupaten Kulon Progo, Kepala Kantah Kota Yogyakarta, Kepala Kantah Kabupaten Gunungkidul, dan Kepala Kantah Kabupaten Sleman agar menindaklanjuti penerbitan sertifikat hak milik (SHM) yang dimohonkan para pelapor, mengingat persyaratan pengajuan telah dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DIY untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Kepala Kantah di DIY terkait pelaksanaan rekomendasi.
  3. Menteri ATR/Kepala BPN agar melakukan pemgawasan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY dan Kepala Kantah yang tercakup dalam angka satu (1) untuk pelaksanaan rekomendasi Ombudsman.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) belum dapat melaksanakan tiga rekomendasi dari Ombudsman. Penundaan pelaksanaan tersebut tertuang dalam tanggapan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor HR.01/1874/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020.

Ratna mengemukakan alasan mengapa pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah oleh WNI keturunan Tionghoa di DIY belum bisa dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Setelah itu, Ombudsman menerima tanggapan dari Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil melalui surat 21 Desember 2020,” terang Ratna.

Alasannya adalah terdapat Instruksi Wakil Kepala DIY Nomor K.898/I/A/1975 tertanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non-Pribumi.

Instruksi itu pada intinya mengatur bahwa WNI keturunan atau non-pribumi sampai saat ini di DIY belum memiliki tanah dengan status hak milik. Sehingga, aturan tersebut tetap berlaku sebagai pertimbangan dalam memberikan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) di lingkungan Provinsi DIY.

Sehingga, hal ini menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil di Mahkamah Agung (MA), objek gugatan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta objek gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN).

Tinggalkan Balasan