Diskon PPN 50% Ternyata Tak Berdampak pada Penjualan Properti Mewah

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memberikan stimulus fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun. Kebijakan PPN yang ditanggung Pemerintah (DTP) tersebut berlaku selama periode enam bulan mulai 1 Maret hingga Agustus 2021.

PPN DTP 100 persen diterapkan untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar. Sementara, rumah dengan harga di atas Rp 2 miliar hingga maksimal Rp 5 miliar PPN DTP-nya hanya 50 persen.

Hingga saat ini, total pasokan rumah tapak atau rumah susun yang belum terserap sejak tahun 2020 ada sebanyak 57.621 unit. Dari total stok tersebut, untuk rumah yang PPN-nya ditanggung Pemerintah sebesar 50 persen, dengan harga di atas Rp 2 miliar dan maksimal Rp 5 miliar, hanya ada 1.800 unit.

sumber: texomashomepage.com

Sementara untuk stok rumah susun atau apartemen dengan rentang harga yang sama, belum diketahui jumlahnya. Namun yang pasti, menurut Senior Associate Director Colliers Indonesia Ferry Salanto, saat ini terdapat 13.000 unit apartemen.

Rinciannya, 11.000 unit sudah terbangun, 2.000 unit lainnya masih dalam tahap dipasarkan dan proses pembangunan. Tentu saja, insentif ini dianggap sebagai angin segar bagi sektor properti, dan dapat mendorong peningkatan penjualan rumah.

“Ya, bisa menjadi daya tarik bagi pembeli apartemen mewah karena selisih harganya lumayan besar jika dibeli dengan PPN normal,” ujar Ferry menjawab kompas.com.

Dia mencontohkan, jika harga apartemen dipatok Rp 5 miliar dengan PPN normal, maka pajak yang harus dibayar 10 persen atau Rp 500 juta. Sementara jika PPN-nya didiskon 50 persen menjadi hanya 5 persen, maka pajak yang harus dibayar konsumen menjadi Rp 250 juta.

Kendati demikian, Ferry beranggapan, stimulus fiskal ini tidak terlalu signifikan untuk kategori properti mewah. Selain stok barang tersisa untuk properti mewah cuma sedikit, juga pembeli segmen ini kebanyakan investor yang mencari properti yang bisa menghasilkan imbal hasil lebih tinggi daripada bunga bank.

Terlebih, melihat pasar sewa yang masih lesu saat ini, sulit mengharapkan imbal hasil yang menarik sehingga kebijakan subsidi PPN 50 persen untuk rumah tapak atau apartemen mewah tidak terlalu berimplikasi pada penjualan segmen ini. Di lain sisi, dengan jangka waktu enam bulan terhitung mulai 1 Maret hingga Agustus 2021, sulit untuk kebijakan ini berefek maksimal terhadap properti yang saat ini masih dalam proses pemasaran/pembangunan.

Hal ini karena dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021, dikatakan bahwa properti tersebut harus sudah dalam tahap akta jual beli (AJB) sebelum batas akhir berlakunya kebijakan ini (Agustus 2021) atau sudah ada keterangan lunas dari pengembang dan unit sudah bisa/siap dihuni.

“Jadi, menurut saya, kebijakan ini yang tepat seharusnya ditujukan untuk segmen yang lebih luas yang bisa menjangkau golongan masyarakat,” ujar Ferry.

Hal ini karena dampak yang diharapkan bisa mengenai sasaran adalah properti yang lebih terjangkau masyarakat luas, dengan PPN DTP hingga 100 persen.

Tinggalkan Balasan