HGU Diperpanjang Hingga 35 Tahun, Ini Ketentuannya

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memperpanjang masa pengelolaan tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) menjadi paling lama 35 tahun dari sebelumnya hanya 25 tahun. Usai 35 tahun pengelolaan, pemilik lahan HGU bahkan dapat memperpanjang jangka waktu pengelolaan paling lama 25 tahun dan dapat juga diperbarui paling lama 35 tahun, sehingga total jangka waktu pengelola HGU bisa mencapai paling lama 95 tahun.

Lantas apa saja kewajiban, larangan dan hak pemegang HGU?

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 27 menyebutkan bahwa pemegang HGU berkewajiban untuk:

sumber: coingape.com

1. Melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan
2. Mengusahakan tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis
3. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha
4. Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup
5. Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung
6. Mengelola, memelihara, dan menguasai serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (high conservation value), dalam hal areal konservasi berada pada areal hak guna usaha
7, Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya
8. Mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang
9. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20 persen dari luas tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan
10. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha
11. Melepaskan hak atas tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
12. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara atau pemegang Hak Pengelolaan, setelah Hak Guna Usaha hapus.

Selanjutnya pemegang hak guna usaha dilarang untuk:

1. Menyerahkan pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan
2. Mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air
3. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar
4. Merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup
5. Menelantarkan tanahnya
6. Mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal dalam areal Hak Guna Usaha terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.

Adapun hak-hak pemegang HGU adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya
2. Memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau;
3. Melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebankan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah merupakan aturan turunan dari ketentuan Pasal 142 dan Pasal 182 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan ini sejatinya telah resmi berlaku sejak ditetapkan pada 2 Februari 2020 dan diteken oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Tinggalkan Balasan