Jadi Lokasi Ibu Kota Negara Baru, Tapi Kondisi Kemantapan Jalan di Kaltim Terendah di Indonesia

Kondisi kemantapan jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih perlu ditingkatkan. Sebab, di provinsi tersebut terdapat dua kabupaten yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru, yang sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Seiring kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas jalan di Kaltim. Hal itu diungkapkan saat kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR RI ke Kutai Timur awal pekan ini.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Junaidi, mengatakan bahwa program strategis penanganan jalan di Kaltim akan berfokus pada tiga aspek yang meliputi penambahan kemantapan jalan, penyelesaian program konektivitas jalan perbatasan, dan penyiapan infrastruktur pendukung IKN.

sumber: borneo24.com

“Tingkat kemantapan jalan di Kaltim saat ini masih yang paling rendah di seluruh Indonesia, yaitu sebesar 79 persen,” ujar Junaidi.

Maka dari itu, semua kontrak pekerjaan jalan dijadikan multi years contract agar terus berkelanjutan.

“Sehingga bisa mencapai target pada tahun 2024, yaitu kemantapan jalan di atas 90 persen,” imbuh Junaidi.

Pada kunjungan kerja tersebut dilakukan peninjauan di dua lokasi, yaitu jalan akses Pelabuhan Keminyakan dan Jalan Sp. 3 Lempake – Sp. 3 Sambera-Santan.

Junaidi menjelaskan, pekerjaan konstruksi jalan akses Pelabuhan Keminyakan berupa jembatan pile slab dengan panjang 895 meter dan lebar 3,5 meter. Pekerjaan konstruksi tersebut akan dilakukan pada tahun 2022-2024 dengan anggaran sebesar Rp 220 miliar.

Jalan akses ini dibangun untuk mendukung fungsi Pelabuhan Keminyakan agar dapat mempercepat pergerakan keluar masuk barang di Kutai Timur.

“Sehingga dapat menekan biaya kebutuhan pokok di Kota Sangatta dan sekitarnya yang sebelumnya menggunakan pelabuhan di Kota Bontang,” tandasnya.

Sementara, pekerjaan preservasi jalan Sp. 3 Lempake – Sp. 3 Sambera-Santan dilakukan karena selama dua tahun terakhir jalan tersebut mengalami banyak kerusakan yang disebabkan oleh genangan air. Hal tersebut salah satunya diakibatkan oleh lumpur sedimen dari lokasi-lokasi pertambangan yang mengalir ke jalan saat hujan dan menutup saluran-saluran air di sekitar jalan.

“Kami sudah membuat shortcut sepanjang 4 kilometer di dua lokasi yang sudah tembus ke sungai agar jalan tidak kebanjiran pada saat hujan. Pertama kita akan fokus pada pengurasan drainase, kemudian dinaikkan badan jalannya dan dibeton,” kata Junaidi.

Jalan Sp. 3 Lempake – Sp. 3 Sambera-Santan yang memiliki total panjang 52,71 kilometer berfungsi sebagai jalan penghubung kota-kota di Kalimantan Timur menuju Bandara Udara Samarinda. Selain itu, jalan tersebut juga sebagai penghubung menuju kilang minyak Bontang dan Tanjung Santan.

Pekerjaan preservasi Jalan Sp. 3 Lempake – Sp. 3 Sambera-Santan sudah mulai dilaksanakan sejak Juni 2021 dan ditargetkan selesai pada Desember 2023 dengan biaya sebesar Rp 227 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mengapresiasi program-program yang telah direncanakan oleh Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan kualitas jalan di Kaltim, khususnya Kutai Timur. Sebagai kota penyangga IKN, pihaknya berharap Kutai Timur mendapat perlakuan khusus untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, khususnya di bidang infrastruktur jalan.

“Kita berharap semua kontrak multi years terkait pembangunan infrastruktur jalan ini dapat terselesaikan di tahun 2024, sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan terutama pada tingkat kemantapan jalan,” pungkasnya.

dilansir dari: kompas.com

Tinggalkan Balasan