Jadi Menteri ATR/BPN, Berapa Aset Properti yang Dimiliki Hadi Tjahjanto?
Hadi Tjahjanto baru pekan lalu dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tentu banyak yang penasaran dengan nilai aset tanah dan bangunan yang dimiliki menteri yang menggantikan Sofyan Djalil ini.
Dari data yang didapat dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs elhkpn.kpk.go.id, diketahui Hadi memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp 6,97 miliar. Properti tersebut tersebar di Malang, Jawa Timur, serta Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
Rincian aset yang dimiliki Hadi antara lain dua bidang tanah warisan di Malang, sebuah bangunan hasil sendiri di Jaksel, sebidang tanah dan bangunan hasil sendiri di Jaktim, serta sebidang tanah dan bangunan hasil sendiri di Malang.
Mantan Panglima TNI ini juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp 486,4 juta. Selain itu, harta bergerak lainnya senilai Rp 1,905 miliar, surat berharga sebesar Rp 3 miliar, serta kas dan setara kas Rp 8,2 miliar.
Jika ditotalkan, harta kekayaan pria asal Malang ini mencapai Rp 20.565.908.278, dan dilaporkannya pada 7 Jun 2021.
Sebelum menjadi menteri, Hadi menduduki jabatan sebagai Panglima TNI dan purna tugas pada 19 November 2021. Ia diketahui menempati posisi tertinggi di TNI ini pada tahun 2017.
Hadi merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara 1987. Sebelum menjadi panglima, pria kelahiran 58 tahun silam ini pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di TNI.
Pada 2010-2011, Hadi dipercaya mengemban posisi Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Ia juga pernah menjadi Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) pada 2013-2015.
Pada 2016, Hadi dipercaya mengemban tugas di tanah kelahirannya sebagai Danlanud Abdulrachman Saleh, Malang. Setelah itu, berturut-turut ia menjadi Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada 2015-2016 dan Irjen Kementerian Pertahanan pada Oktober 2016.
sumber: kompas.com
