Jakarta Butuh Lebih Banyak Kolam Renang Publik, Ini Kata Ahli Tata Kota

JAKARTA, KOMPAS.com – Arsitek dan Ahli Tata Kota Bambang Eryudhawan mendorong agar DKI Jakarta memiliki lebih banyak kolam renang publik. Menurutnya, kolam renang publik yang ada di ibu kota saat ini tidak lebih dari 10 buah.

“Di Jakarta saat ini kolam renang publik itu cuma berapa, nggak lebih dari 10. Sebut saja di Bulungan, di Senen, di Belakang Hotel Cikini,” kata Yudha.

Yudha menjelaskan, kolam renang publik sejak lama telah menjadi salah satu fasilitas rekreasi paling digemari masyarakat ibu kota. Jika bercermin ke masa lalu, kolam renang publik di Jakarta cukup banyak dan sangat mudah diakses.

sumber: timeout.com

Sayangnya, saat ini jumlah kolam renang publik semakin berkurang dan sebagian besar ditutup atau dialihfungsikan menjadi bangunan lain.

Menurut Yudha, keberadaan kolam renang publik ini sangat penting sebagai wahana rekreasi dan hiburan terjangkau bagi masyarakat perkotaan, terutama kelas menengah ke bawah.

“Bagi yang punya duit mungkin enak mereka bisa ke kolam renang hotel dan perumahan elite atau water boom, sementara kelas menengah ke bawah terpaksa berenang di kali atau main di kubangan air,” ujarnya.

Selain sebagai wahana olahraga dan rekreasi, kolam renang publik juga dapat menjadi stimulus munculnya bibit-bibit atlet renang.

“Jadi dalam situasi seperti ini, jangankan kita berpikir tentang perenang dunia dari Indonesia, kita cuma baru bicara buat kebutuhan olahraga renang saja terbatas jumlahnya,” ungkap dia.

Yudha menegaskan, kondisi ideal setiap kota memiliki satu kolam renang per 50.000 penduduknya. Bagi Jakarta, tentu bukan hal yang sulit untuk diwujudkan, mengingat banyak skema kerja sama dan bisnis yang bisa dijalankan.

Dengan demikian, pembangunan kolam renang publik dapat dilakukan menggunakan anggaran swasta.

“Itu kan persoalan political will Pemprov DKI Jakarta. Misalnya, dengan memberi insentif bagi swasta atau pengembang yang ingin bangun gedung, hotel, juga bangun kolam renang publik, dan tentu kebijakan serupa lainnya,” ujar dia.

“Jadi tidak masalah soal tanah, soal biaya kan ada CSR, subsidi silang, ada lewat bonus, dan sebagainya,” tuntas Yudha.

Tinggalkan Balasan