Kisruh Pengukuran Lahan Tambang Desa Wadas Hingga Jadi Trending Topic, Apa Kata BPN?

Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batuan andesit untuk material pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Namun, warga Desa Wadas melakukan penolakan terhadap pengadaan material untuk pembangunan proyek tersebut.

Penolakan warga rupanya mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan. Tagar #WadasMelawan bahkan menjadi trending topic di Twitter setelah sejumlah aparat kepolisian menggeruduk perkampungan warga Wadas pada Selasa (08/02).

Aksi tersebut dilakukan dengan dalih melakukan pendampingan pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, dari uanggahan video yang beredar di media sosial, banyak warga yang justru mengalami kekerasan, intimidasi, hingga penangkapan oleh aparat.

sumber: nasional.kompas.com

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah Dwi Purnama mengatakan, pengukuran telah dilakukan sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Dalam melaksanakan tugas, tentu kami selalu melandaskan pada satu ketentuan. Tahap pengukuran ini memang tahap awal tugasnya ada di Kementerian ATR/BPN,” kata Dwi.

Dwi mengaku penetapan lokasi (Penlok) Desa Wadas sebagai lokasi pengadaan tanah untuk PSN Bendungan Bener sebelumnya memang pernah digugat oleh warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, gugatan yang dilayangkan terkait pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener ditolak oleh PTUN.

Karena itu, BPN Purworejo selanjutnya melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi pengukuran untuk mengetahui jumlah luasan bidang tanah, pemegang hak, dan tanaman tumbuh di atas lahan warga tersebut.

“Jadi kami melakukan pengukuran terhadap terhadap mereka telah menyetujuinya. Sementara kami pun menghindari pengukuran lahan warga yang memang menolak,” tuturnya.

Pengukuran dilakukan untuk mengetahui besaran ganti untung yang akan diterima warga. Penetapan ganti untung ini dilakukan oleh penilai independen (independet appraiser) atau melalui lelang.

Dwi juga menegaskan bahwa pengukuran lahan juga dilakukan atas persetujuan warga.

“Jadi, ini justru dalam proses pelaksanaan pengadaan lahan, jadi bukan pengambilalihan lahan secara paksa,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, BPN Purworejo membagi 10 tim pengukur dengan total jumlah sebanyak 80 orang, yang terdiri dari petugas BPN, Kementerian Pertanian, serta melibatkan warga.

“Jadi pengukuran memang kami targekan, setiap tim itu bisa menyelesaikan 15 sampai 20 bidang tanah, sehingga kalau 10 tim itu kami harap 200 bidang setiap hari. Sehingga bisa selesai pada Kamis, 10 Februari 2022,” ucapnya.

Dwi membenarkan, BPN Purworejo yang meminta aparat kepolisian untuk melakukan pendampingan pengukuran lahan warga tersebut. Alasannya, karena sebelumnya saat petugas BPN datang ke lapangan pernah mendapatkan penolakan dari sejumlah warga Wadas.

“Pendampingan ini juga dilakukan agar proses pengukuran bisa terlaksana dengan cepat,” imbuhnya.

dilansir dari: kompas.com

Tinggalkan Balasan