Masalah Rumah Subsidi, Mulai dari Izin Rumit hingga Seretnya Pencairan FLPP

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta pemerintah untuk fokus mengoptimalkan program satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Bambang Setiadi mencatat 14 juta orang yang belum memiliki rumah. Di sisi lain, ada sekitar 70 juta rumah yang merupakan rumah tidak layak huni (RTLH).

“Tentang kebijakan pengembangan penyediaan tanah untuk MBR, saya kritisi, tolong dioptimalkan program yang sudah ada. Misalnya terkait Faslitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT),” kata Bambang dalam diskusi virtual, Senin (26/07/2021).

sumber: pu.go.id

Bambang menjelaskan, ketersediaan lahan untuk membangun rumah MBR ini masih sangat cukup. Hanya, dia mengaku para pengembang perumahan subsidi masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan program tersebut.

“Penyediaan lahan untuk MBR ini masih tersedia, masih cukup banyak. Hanya kita masih mengalami kendala, salah satunya terkait FLPP dan BP2BT,” ujarnya.

Kendala lain yang dihadapi adalah rumit dan berbelitnya aplikasi perizinan, hingga seretnya pencairan FLPP.

“Kemudian, dukungan Pra Sarana Umum (PSU) seperti PLN yang juga punya peran penting terhadap pembangunan perumahan ini banyak sekali kendalanya,” ungkap Bambang.

Kendati demikian, Bambang meyakinkan, pemerintah dan perbankan tidak perlu khawatir memberikan kemudahan dalam mencairkan FLPP kepada para pengembang perumahan subsidi.

“Kami meminta pemerintah beri kemudahan dalam hal perizinan, FLPP, BP2BT. Toh pemerintah tidak akan rugi, kami jamin,” ujar dia.

Hal itu karena para pengembang perumahan subsidi memiliki identitas kantor dan perusahaan yang jelas, termasuk kepemilikan aset. Terlebih, para pengembang perumahan subsidi telah berkontribusi terhadap pembayaran pajak, dan juga terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Karena memang ada jaminannya, kami pun tidak pergi ke mana-mana, aset dari pengusaha juga mumpuni jadi kolateral atau aset di pemerintah yaitu di perbankan, jadi tentang itu jaminannya sudah jelas,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan