PUPR Punya Marketplace, Pilih Kontraktor dan Belanja Material Sekarang Bisa Lewat e-catalog

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kontrak payung katalog elektronik (e-catalog) sektoral pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, katalog elektronik merupakan upaya untuk memodernisasi pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi supaya lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, dan akuntabel.

“Katalog elektronik sektoral bertujuan agar pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR bisa lebih cepat dan transparan, sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur untuk kepentingan rakyat,” kata Yudha.

sumber: Kementerian PUPR

Dalam penandatanganan kontrak payung tersebut, terdapat sebanyak 19 penyedia jasa yang telah ditetapkan memenuhi syarat untuk bisa terdaftar di e-catalog, yaitu:

  1. Dua penyedia, yaitu PT Epoxyndo Art Lestari dan PT Triasindomix masing-masing untuk produk Tambalan Cepat Mantap (TCM) di Direktorat Jenderal Bina Marga.
  2. PT United Tractors Tbk untuk produk Excavator 5,5 ton dan 20 Ton di Direktorat Jenderal Bina Marga.
  3. PT Summitama Intinusa untuk produk Cold Paving Hot Mix Asbuton/CPHMA di Direktorat Jenderal Bina Marga.
  4. Dua penyedia, yaitu PT Komuneka Jaya PT. Tunas Makmur Abadi dan PT Tri Putra Anugrah masing-masing untuk produk Rosin Ester dan Cat Termoplastik berbahan rosin ester.
  5. Sepuluh penyedia, yaitu PT Mahakarya Lima, PT Mohandas Oeloeng, PT Ridatama Bahtera Construction, PT Tripalindo Trans Mix, PT Cahaya Indah Madya Pratama, PT Modern Makmur Mandiri, PT Setio Budi Putera, PT Wijaya Graha Prima, PT Anugrah Nuansa Kasih, dan PT Agung Sarana Persada masing-masing untuk produk kegiatan preservasi jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga.
  6. PT Indopipe untuk produk pipa air di Direktorat Jenderal SDA dan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
  7. CV Rumah Panel Bangun Mandiri untuk produk RISHA di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan.

Yudha menjelaskan, katalog elektronik didesain seperti marketplace, dengan setiap barang dan jasa yang tersedia memiliki harga yang pasti. Dengan begitu, akan memudahkan terutama bagi Kementerian PUPR dalam kebutuhan memesan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif.

Hal ini tentu berbeda dengan model pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang atau secara konvensional.

“Karena modelnya itu marketplace maka semua harga yang ditawarkan oleh penyedia barang dan jasa itu bisa kita kontrol. Kalau dia terlalu mahal maka ada korektifnya, dan juga sebaliknya. Sehingga proses untuk harga itu benar-benar realiable,” tutur Yudha.

Saat ini, Kementerian PUPR juga sedang menyusun Surat Edaran (SE) Evaluasi Kewajaran Harga pengadaan barang dan jasa di katalog elektronik tersebut.

“Jadi kita tentu ingin, pemerintah mendapatkan harga barang dan jasa yang terjangkau. Tetapi, di sisi lain juga memberikan keuntungan yang baik bagi para produsen,” jelasnya.

Ke depan, e-catalog akan terus dikembangkan dan menjadi acuan dalam penyediaan barang dan jasa di Kementerian PUPR. Dengan kata lain, untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak bersifat complicated tidak lagi menggunakan mekanisme lelang.

Ke depan, lelang yang sifatnya tidak rumit atau canggih bisa melalui e-catalog. Sehingga, kebutuhan konstruksi bisa dipenuhi, dan semua harga produknya terbuka.

“Misal pekerjaan buat bendungan yang besar nggak bisa pakai e-catalog, tapi pakai lelang konvensional dan tetap menggunakan digitalisasi, sehingga data-data ada dalam sistem,” tuntas Yudha.

dilansir dari: kompas.com

Tinggalkan Balasan