REI Anggap Perpanjangan Diskon PPN Properti Kurang Efektif

Pemerintah telah menyetujui usulan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti. Kebijakan insentif PPN DTP tersebut diperpanjang mulai periode Januari 2022 hingga Juni 2022 dengan besaran insentif dikurangi 50 persen.

“REI mengapresiasi keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPN DTP sampai Juni 2022, meski sebenarnya kami mengajukan insentif ini diberlakukan setahun atau hingga akhir 2022,” kata Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia, Paulus Totok Lusida.

Meski demikian, menurut Totok, waktu perpanjangan yang diberikan selama lima bulan tersebut sebenarnya kurang efektif. Alasannya, untuk menyelesaikan pembangunan rumah tapak (landed house) saja pengembang butuh waktu minimal delapan bulan.

sumber: pu.go.id

Oleh karena itu, supaya terjadi efek berganda (multiplier effect) untuk perekonomian nasional, dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor perumahan yang disiapkan pemerintah Rp 3,3 triliun, atau untuk 40.000 rumah harus terserap optimal.

Totok mengaku untuk memaksimalkan target pemerintah tersebut, REI juga telah mengirim surat pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar realisasi rumah yang mendapatkan insentif PPN DTP ini dapat diundur sesuai kontrak penyelesaian rumah. 

“Meski diberlakukan sampai Juni 2022, namun kami mengharapkan penyelesaian rumah ditetapkan sesuai kontrak atau sampai akhir 2023,” imbuhnya.

Hal ini karena selain rumah tapak juga ada rumah susun (apartemen), sehingga waktu konstruksinya bervariasi. REI juga akan menyampaikan surat permohonan tersebut dan mengawal usulan ini.

Totok juga mengomentari besaran insentif PPN DTP yang dikurangi 50 persen. Ia menyebut bahwa Kementerian Keuangan mungkin hanya melihat dari angka realisasi, tapi tidak melihat sisi dukungan dari institusi pemerintah lain termasuk pemerintah daerah.

Menurutnya, bisnis perumahan alur prosesnya panjang dan melibatkan regulasi dari banyak institusi pemerintah.

Kendala yang dihadapi pengembang tidak dilihat dan diselesaikan terutama soal perizinan, padahal berkaitan erat dengan realisasi PPN DTP di lapangan.

“Saat ini misalnya, belum ada daerah yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga pengembang tidak bisa membangun,” ungkap Totok. 

Sebelumnya diberitakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memperpanjang insentif PPN DTP yang telah disetujui Presiden Joko Widodo hingga Juni 2022. Hanya saja, untuk perpanjangan insentif kali ini besaran yang diberikan pemerintah akan dikurangi 50 persen dari PPN DTP pada tahun 2021.

“Pada insentif fiskal, PPN yang ditanggung pemerintah untuk perumahan ini telah disetujui oleh Bapak Presiden, akan tetapi jumlah besarannya dikurangi,” kata Airlangga.

Dengan begitu, untuk penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar, hanya akan diberikan insentif PPN sebesar 50 persen. Sementara untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar, insentif PPN yang diberikan sebesar 25 persen.

Sementara sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/2021, insentif PPN DTP 100 persen diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar.

Sedangkan insentif PPN DTP 50 persen diberikan untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar-Rp 5 miliar. Aturan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021.

dilansir dari: kompas.com

Tinggalkan Balasan