Resmi Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Ingin Tuntaskan 3 Masalah Pertanahan Ini

Hadi Tjahjanto resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (15/6/2022) siang di Istana Negara Jakarta. Setelah dilantik, mantan Panglima TNI ini pun langsung mengungkapkan tiga masalah yang ingin ia tuntaskan dalam waktu dekat.

Masalah pertama adalah soal sertifikat tanah yang saat ini baru terealisasi sebanyak 81 juta sertifikat.

“Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat di mana saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta sertifikat. Target yang ingin kita capai adalah 126 juta sertifikat,” ujar Hadi usai pelantikan.

foto: doc. setkab

Meski mengaku ingin masalah sertifikat ini bisa segera direalisasikan, namun ia akan melihat kembali status tanah di lapangan.

“Nanti saya akan lihat apakah tanahnya masih berstatus K2 (tanah sengketa) atau K3 (tanah yang belum memenuhi syarat sehingga hanya didaftarkan). Ini akan kita selesaikan dan berkoordinasi dengan instansi lain agar masalah sertifikat tanah rakyat ini bisa selesai,” jelasnya.

Masalah kedua yang ingin dibereskan sang menteri adalah sengketa tanah. Ia menilai, di lapangan terjadi overlapping kepemilikan tanah antara institusi dengan milik rakyat.

Masalah yang ketiga adalah soal permasalahan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Insya Allah dengan sinergi, saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dan akan menyelesaikan tiga masalah tersebut,” tegas Hadi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan alasan ia memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN karena rekam jejaknya saat masih menjadi Panglima TNI.

“Karena beliau dulu sebagai mantan Panglima (TNI) menguasai teritori, kita juga tahu, Pak hadi kalau ke lapangan kerjanya sangat detail,” kata Jokowi usai proses pelantikan.

Jokowi mengaku telah meminta Hadi untuk segera menyelesaikan urusan sengketa lahan dan persoalan sertifikat tanah, termasuk soal proyek pembangunan IKN.

“Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua, urusan sertifikat, termasuk di dalamnya urusan tanah yang berkaitan dengan IKN,” tambah Presiden.

sumber: kompas.com

Tinggalkan Balasan