Wow! Butuh Anggaran Rp 501 Triliun untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru bakal menelan anggaran mencapai Rp 501 Triliun. Bahkan, Jokowi juga melakukan penawaran kerja sama investasi terkait pembangunan IKN baru yang berada di Kalimantan Timur.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, Jokowi menyampaikan sejumlah sektor pembangunan di Indonesia yang bisa dijadikan prioritas kerja sama antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (PEA).

“Yang pertama, pembangunan ibu kota baru Indonesia. Untuk membangun ibu kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar US$ 35 miliar (sekitar Rp 501 triliun),” ujar Jokowi saat menghadiri Indonesia–PEA Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (04/11) lalu.

sumber: BPMI Setpres/Laily Rachev

Sektor lainnya adalah di bidang transisi energi. Jokowi pun berkomitmen akan melakukan transisi ini sebaik mungkin dengan mengundang investor dan teknologi dengan harga terjangkau.

“Jika Anda tertarik melakukan investasi untuk energi baru dan terbarukan, ini adalah saat yang tepat. Potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan beragam, hidro, surya, panas bumi, dan lain-lain,” kata Presiden di depan para investor PEA.

Sebelum menghadiri forum ini, Jokowi juga menyinggung soal potensi kerja sama pembangunan IKN baru saat melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Seikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ), Rabu (03/11). Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa pertemuan kedua pemimpin itu berlangsung selama 2,5 jam.

“Selain soal G20, kedua pemimpin juga membahas berbagai macam isu termasuk masalah kerja sama di bidang energi terbarukan, pembangunan ibu kota baru, investasi, dan perdagangan,” kata Retno.

Jokowi bersama MBZ berkomitmen memperkuat kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur. Keduanya disebut juga bersepakat untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis.

Sebagai informasi, saat ini RUU IKN sudah disampaikan Pemerintah ke DPR untuk dibahas lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan. Rencananya, konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah IKN baru di Penajem Paser Utara akan dimulai pada 2022.

Tahap awal yang akan dikerjakan adalah KIPP seluas 5.800 hektar dalam bentuk infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, drainase air. Namun, tahapan ini belum termasuk kawasan permukiman.

dilansir dari: kompas.com

Tinggalkan Balasan