Apa yang Terjadi Jika Telat Bayar Cicilan KPR?

Membayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) memang berat, tapi itu kewajiban yang mau tidak mau harus dilakukan. Apapun yang terjadi pada keuangan Sobat Ngopi, cicilan harus tetap dilunasi setiap bulannya. Lantas, apa yang terjadi jika Sobat Ngopi telat membayar cicilan KPR hingga sampai menunggak?

Pada dasarnya, akan ada risiko yang harus ditanggung jika Sobat Ngopi sampai telat membayar cicilan KPR. Apa saja risikonya, simak uraian berikut, seperti yang dilansir dari rumah.com.

Denda Menumpuk
Biasanya keterlambatan membayar cicilan KPR setelah tanggal jatuh tempo akan dikenai denda sebesar 0,5% per hari, yang dihitung dari jumlah angsuran bulanan. Bayangkan saja, denda per hari akan terus diakumulasi jika telatnya hingga dua atau tiga bulan.

sumber: forbes.com

Sebagai gambaran, cicilan KPR sebesar Rp3.500.000 per bulan telat dibayar selama satu minggu. Maka, di tanggal akan membayar cicilan KPR, nominal yang harus dibayar menjadi Rp3.622.500. Angka tersebut berasal dari denda Rp 17.500 per hari, atau Rp 122.500 selama seminggu.

Mendapat Surat Teguran
Jika ada tunggakan dalam membayar cicilan KPR, maka secara hukum bank selaku kreditor memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debitornya, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No 852/K/Sip/1972.

Bank akan mengirim surat pertama jika terjadi telat bayar cicilan KPR selama satu bulan, dengan tenggat waktu hingga tiga minggu sejak surat diterbitkan. Jika sampai waktu yang ditentukan debitur tidak menanggapi memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan mengirim surat peringatan kedua dengan tenggat waktu yang sama. Dan jika pada surat kedua masih belum ditanggapi juga, bank akan memberi surat peringatan ketiga yang umumnya akan disertai dengan tindakan lebih serius seperti penyitaan aset.

Didatangi Penagih Utang (Debt Collector)
Cara bank dalam menagih pembayaran berbeda-beda. Ada yang menagih dengan menghubungi melalui telepon, ada juga yang datang langsung menagih ke rumah. Hal tersebut sah saja karena debt collector sendiri mempunyai dasar hukum untuk beroperasi di Indonesia. Untuk bidang perbankan, terdapat peraturan perundangan yang mengatur dan membolehkan pihak bank untuk melakukan penagihan secara langsung pada pelanggan.

sumber: moneycrashers.com

Ancaman Rumah Disita Bank
Salah satu risiko yang harus dihadapi jika terus-terusan menunggak cicilan KPR dan tak mampu membayar adalah sangat mungkin pihak bank akan menyita rumahnya. Jika rumah telah disita bank pemberi KPR, kemungkinan besar uang yang sudah disetor tak bisa diambil kembali. Pasalnya, telah terjadi wanprestasi alias cedera janji terhadap perjanjian kredit (PK) alias rumah hilang dan uang melayang.

Meski begitu, bank tidak bisa begitu saja melakukan penyitaan rumah. Sebelumnya, bank wajib mengajak nasabah untuk berdiskusi dan menawarkan solusi lain yang bisa ditempuh, misalnya over kredit, restrukturisasi cicilan, maupun rescheduling.

Merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, rumah yang cicilannya masih menunggak dapat dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bank bersama nasabah akan menjual rumah, yang harga jual rumahnya akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Masuk Blacklist BI Checking
BI Checking merupakan riwayat pinjaman seorang nasabah sehingga dapat diketahui apakah ia pernah menunggak kredit atau tidak. Dalam BI Checking terdapat informasi mengenai identitas debitur, besar agunan, pemilik, pengurus, penjamin, fasilitas penyediaan dana, juga kolektibilitas yang ada di dalamnya.

Bank membagi debitur menjadi lima peringkat, yakni:

  • Skala 1 = Kredit baik (lancar).
  • Skala 2 = Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK), atau kredit yang mutasinya tidak lancar selama 1-2 bulan.
  • Skala 3 = Kredit Tidak Lancar alias kredit yang mutasinya tidak lancar selama 3-6 bulan.
  • Skala 4 = Kredit Diragukan, yakni kredit tidak lancar yang sudah jatuh tempo tapi belum juga diselesaikan oleh debiturnya.
  • Skala 5 = Kredit Macet atau usaha pengaktifan kembali Kredit Tidak Lancar tapi tetap gagal.

Daftar hitam BI Checking ada di skala 3, 4, dan 5. Nah, kondisi telat membayar cicilan KPR akan membuat nasabah tersebut masuk ke skala 3 ke atas. Di kemudian hari, nasabah yang masuk blacklist akan sulit untuk melakukan pengajuan kredit kembali.

Tinggalkan Balasan