Bangun Pusat Kegiatan hingga Pemukiman, Pengembang Wajib Penuhi Analisis Dampak Lalu Lintas

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah mengeluarkan beleid baru berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. PP tersebut diundangkan sejak 2 Februari di Jakarta dan sekaligus sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa setiap pusat kegiatan, pemukiman hingga infrastruktur wajib memenuhi analisis dampak lalu lintas.

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas,” bunyi Pasal 2 aturan tersebut.

sumber: theguardian.com

Adapun pusat kegiatan yang dimaksud yakni kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, pariwisata, pendidikan, hingga pelayanan umum. Sementara, untuk pemukiman termasuk di dalamnya bangunan perumahan dan pemukiman, rumah susun (rusun) dan apartemen, dan jenis pemukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan atau tarikan lalu lintas.

Aturan ini juga berlaku untuk infrastruktur seperti akses ke dan dari jalan tol, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, hingga tempat penyimpanan kenadaraan.

Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur akan digolongkan dalam tiga kategori skala dampak berdasarkan bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Hasil analisis dampak lalu lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan,” bunyi aturannya.

Untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan menyampaikan dokumen analisis dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas.

Lalu untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas.

Dan untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh menteri dan menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

Dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
a. Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas.
b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini.
c. Analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional.
d. Analisis distribusi perjalanan.
e. Analisis pemilihan moda.
f. Analisis pembebanan perjalanan
g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas.
h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas.
i. Rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h.
j. Rencana pemantauan dan evaluasi.
k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Hasil analisis dampak lalu lintas ini juga harus mendapat persetujuan dari menteri untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, bupati untuk jalan kabupaten atau desa, dan wali kota untuk jalan kota memberikan persetujuan maksimal 3 hari kerja.

Karena aturan bersifat wajib, jika melanggar pernyataan kesanggupan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan atau pelayanan umum, denda administratif, bahkan hingga pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan atau perizinan berusaha.

Tinggalkan Balasan