Bukan Cuma Sengketa, Ini 5 Masalah Pertanahan di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) mengaku masih menghadapi sejumlah masalah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah. Adapun pemantauan dan evaluasi hak atas tanah itu dilakukan sebagai upaya pengendalian hak atas tanah dan alih fungsi lahan.

Sementara, ada lima masalah pengendalian tanah yang biasa ditemui di Indonesia. Masalah-masalah umum pertanahan tersebut di antaranya:

Info di KKP Tidak Lengkap
Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN Asnawati mengatakan salah satu masalah adalah tidak lengkapnya informasi hak atas tanah di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Sering ditemui, ketika menentukan objek lahan, namun objeknya itu belum tersedia di KKP, sehingga tidak bisa ditindak lanjuti.

sumber: rri.co.id

Tidak Ada Dokumen di Kantah
Tidak adanya dokumen objek lahan tanah di Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), atau bahkan di Kantor Pusat tentu saja menyulitkan implementasi data, baik itu SKH, peta bidang, buku tanah dan lainnya, terkait objek tanah yang ingin dilakukan pemantauan.

Peta Citra Tidak Aktual
Peta citra yang sudah lama dan tidak teraktualisasi sering sekali menjadi hambatan terutama saat mencocokkan dengan kondisi lahan di lapangan. Sehingga, sering kali yang ditemui di lapangan kondisi eksistingnya sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang tertuang dalam peta citra itu sendiri.

Pemegang Hak Tidak Kooperatif
Sering kali, pemegang hak lahan tidak kooperatif. Saat petugas datang ke lapangan, kadang pemegang hak lahan tersebut tidak ada atau tidak dapat ditemui. Untuk mengatasinya, sebelum petugas turun ke lapangan, diberitahu dulu pada pemegang hak dan dipastikan bahwa infonya sudah diterima kepada pemegang hak tersebut.

Lahan Tidak Kondusif
Sering terjadi, situasi lahan tidak kondusif karena masih bersengketa. Lahan yang masih bersengketa ini menjadi halangan konkret di lapangan bagi petugas yang ingin melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah. Tak jarang petugasnya itu justru dihadang oleh sekelompok masyarakat yang berupaya menguasai lahan tersebut.

Tinggalkan Balasan