Jangan Sampai Lupa Perpanjang HGB, Kalau Tidak Ingin Hal Ini Terjadi!

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah kewenangan pemerintah kepada warga negara untuk menggunakan lahan yang bukan miliknya. Sertifikat HGB diberikan kepada masyarakat untuk memberdayakan lahan berupa pendirian bangunan atau keperluan lain dalam jangka waktu tertentu.

Terkait hal ini, Staf Khusus dan Juru Bicara Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Teuku Taufiqulhadi mengatakan bahwa HGB tidak selalu ada di atas tanah negara, tapi juga bisa berada di atas tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik. Sehingga, jika masa sertifikat HGB berakhir dan belum diperpanjang, status tanah pun akan kembali menjadi milik negara atau perusahaan.

“Jadi kalau tidak diperpanjang akan kembali ke pemiliknya. Kalau milik negara kembali ke negara, kalau perusahaan kembali ke perusahaan,” jelas Taufiq.

foto: damailandgroup.com

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Pada pasal 35 disebutkan, pemegang HGB yang tidak lagi memenuhi syarat, wajib melepaskan atau mengalihkan HGB kepada pihak lain yang memenuhi syarat dalam jangka waktu satu tahun.

Namun jika dalam jangka waktu tersebut haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, maka hak tersebut akan hapus karena hukum. Oleh karena itu, seluruh pemegang HGB harus memperhatikan masa berlaku HGB dan waktu untuk memperpanjang sertifikat.

HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Lebih lanjut, HGB di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbaharui dengan akta pemberian HGB di atas hak milik.

“Tetapi dalam perpanjangan tersebut akan dilihat dalam konteks peruntukannya, apakah sesuai dengan rencana tata ruang dan apakah dimanfaakan secara benar atau tidak,” tambah Taufiq.

Sementara dalam PP, dituliskan HGB diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan:

  1. Tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
  2. Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
  3. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.
  4. Tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang.
  5. Tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum.

Permohonan perpanjangan HGB bisa dilakukan di Kantor Pertanahan daerah setempat selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan HGB.

sumber: kompas.com

Tinggalkan Balasan