Simak, Begini Cara Mengurus Sertifikat Tanah Hibah

Tanah hibah umumnya diberikan secara sukarela dan merupakan bentuk kepedulian seseorang. Tanah hibah juga bisa diartikan sebagai tanah yang diperoleh tanpa proses jual beli.

Hibah dapat dilakukan ke orang lain, saudara, maupun lembaga berbadan hukum. Namun, hibah antara suami istri dilarang selama perkawinan masih berlangsung. Hibah juga hanya berlaku antara orang-orang yang masih hidup, dan tidak akan sah jika penerima dan pemberinya sudah meninggal atau belum lahir.

Status hukum tanah hibah yang diterima akan sah jika dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses hibah bisa dilakukan dengan akta hibah notaris yang minut atau naskah aslinya disimpan pada notaris. Kalau tidak, maka tidak sah.

sumber: rliland.com

Pembuatan akta hibah dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik pemberi maupun penerima hibah, dan disaksikan minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Akta notaris tersebut nantinya akan menjadi persyaratan jika tanah hibah ke depannya akan dilakukan peralihan hak atau balik nama. Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Cara Mengurus Sertifikat Tanah Hibah

Walaupun sudah mengantongi akta notaris, tanah hibah masih belum memiliki kekuatan hukum tetap. Risikonya, mungkin saja terjadi pencabutan atau pembatalan pemberian hibah.

Dalam KUHP Pasal 1688 dijelaskan bahwa hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan, kecuali:

  • Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, salah satunya pemberi hibah bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan penerima hibah atas barang tersebut.
  • Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
  • Jika pemberi hibah jatuh miskin sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Oleh sebab itu, untuk menjamin hak atas tanah, sebaiknya penerima hibah segera mengurus pendaftaran sertifikat tanah. Berikut ini persyaratan mengurus peralihan hak hibah ke Kantor Pertanahan:

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
  2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
  3. Fotokopi identitas pemohon atau para ahli waris (KTP/KK) dan surat kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
  4. Sertifikat asli akta hibah dari PPAT.
  5. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang.
  6. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB), dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
  7. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari Rp 60 juta, dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

Selain itu, pemohon juga perlu melampirkan sejumlah dokumen keterangan lainnya, meliputi:

  1. Identitas diri.
  2. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon.
  3. Pernyataan tanah tidak sengketa.
  4. Pernyataan tanah atau bangunan dikuasai secara fisik.

Setelah mengajukan permohonan dan melampirkan berkas tersebut, proses penyelesaiannya berlangsung sekitar 5 hari kerja.

Sementara, biayanya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan. Rumus biayanya yakni nilai tanah per meter persegi dikalikan luas tanah (dalam meter persegi) dibagi Rp 1.000.

dilansir dari: kompas.com

Tinggalkan Balasan