Simak, Begini Proses Pengadaan, Pembebasan, Hingga Ganti Rugi Tanah untuk Pelebaran Jalan

Pelebaran jalan melalui pengadaan tanah adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur. Adapun proses pengadaan tanah memiliki sederet tahapan yang harus dilalui, termasuk pemberian uang ganti rugi pada masyarakat yang terdampak sebagai bentuk timbal balik.

Ganti rugi pengadaan tanah selama ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012, yang disempurnakan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 Tahun 2020. Proses pengadaan tanah sendiri terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Tahap pertama adalah perencanaan, yang merupakan proses menyiapkan berbagai dokumen hingga melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

sumber: regional.kompas.com

Tahap kedua adalah proses persiapan yang dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan lokasi (penlok) kepada Gubernur atau Walikota setempat agar lebih efektif dan efisien.

Pada tahap persiapan tersebut akan berlangsung diskusi antara pemerintah, masyarakat, badan usaha, dan pemilik tanah yang akan dibebaskan. Pihak terkait juga akan memaparkan tujuan serta manfaat dari pengadaan tanah kepada masyarakat.

Tahap ketiga yaitu pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Melalui proses pelaksanaan ini, Kementerian ATR/BPN akan melakukan pendataan serta identifikasi tanah yang akan dibebaskan. Hal ini mencakup pengukuran luas tanah, gambar tanah, pemilik tanah, difungsikan untuk apa, serta bangunan atau tanaman apa saja yang ada di atasnya.

Terlibat pula para profesional penilai publik dan penilai pertanahan yang nantinya akan menentukan harga dan nilai tanah masyarakat secara adil berdasarkan nilai wajar serta nilai pasar, dan bukan Nilai Objek Jual Pajak (NJOP).

Setelah ganti rugi dibayarkan dan seluruh proses pelaksanaan selesai, barulah masuk ke dalam tahap keempat, yaitu proses penyerahan tanah oleh Kementerian ATR/BPN kepada instansi yang memerlukan tanah dan akan melakukan pembangunan.

Apabila empat tahapan tersebut dilalui dengan benar, permasalahan pengadaan dan konflik pembebasan tanah diharapkan tidak akan terjadi.

dilansir dari: kompas.com

Tinggalkan Balasan